Satu Abad Muhammadiyyah
Muktamar Muhammadiyah akan berlangsung 3 sampai 8 Juli 2010 di Yogyakarta. Muktamar Muhammadiyah bertepatan dengan usianya Muhammadiyah ke 100 atau usia 1 abad.
Ditinjau dari segi usia, Muhammadiyah telah memiliki kematangan dalam mengelola persyarikatan. Pada periodesasi kepemimpinan hampir sepi dengan konflik kepentingan. Karena, di dalam Muhammadiyah tidak terjadi firqoh-firqoh. Ketika ketua umum yang telah selesai menunaikan amanahnya selama lima tahun. Maka selesailah amanah itu. Kemudian pada acara muktamar akan dipilih kembali ketua dan jajarannya dengan sistem yang berbeda dengan organisasi massa lainnya.
Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya, telah menunjukkan kepiawaiannya dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan para penguasa/pemerintah Indonesia. Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan di bawah kekuasaan Belanda, KH.A. Dahlan mampu meyakinkan bahwa persyarikatan yang beliau dirikan bukanlah organisasi politik yang menentang pemerintahan Belanda. Muhammadiyah bercita-cita memajukan kesejahteraan umum, melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Pendidikan yang diselenggarakan oleh KH.A. Dahlan bersedia bekerjasama dengan pendidikan Belanda yang tidak meninggalkan ciri khususnya sebagai pendidikan Islam.
Sikap moderat KH.A. Dahlan ini memberikan kemudahan persyarikatan untuk bergerak dalam bidang dakwah Islamiah. Efek lainnya, pendidikan Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Indonesia. Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia merupakan kader-kader Muhammadiyah yang secara nyata mendorong tercapainya Indonesia Merdeka.
Ketika massa penjajahan Jepang, Muhammadiyah juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan penjajah Jepang. pemerintah Jepang dapat memahami sikap Muhammadiyah yang tidak bersedia menghormat dewa matahari, sebagaimana yang diyakini pemerintah Jepang.
Pada masa-masa sulit itu, Muhammadiyah dapat menjalankan bahteranya dengan baik. Pun, ketika Indonesia memasuki Era demokrasi terpimpin. Di mana, tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi tokoh-tokoh politik dari Partai Masyumi. Dan pada saat itu, Presiden Sukarno garis politiknya sangat berseberangan dengan partai masyumi. Karena sengketa politik, maka Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi. Toh, meski Soekarno mengetahui bahwa tokoh-tokoh Partai Maasyumi kebanyakan "orang" Muhammadiyah, tetapi Soekarno memahami bahwa Muhammadiyah bukan bagian dari Partai Masyumi. Soekarno sendiri pun juga kader Muhammadiyah ketika masa mudanya. Beliau memahami Muhammadiyah tidak berpolitik tetapi tahu apa itu politik.
Pada era Orde Baru, sekitar 30 tahunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada Era Soeharto, Muhammadiyah semakin berkembang pesat. Pendidikan perguruan Muhammadiyah telah memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bidang pendidikan dengan program menyukseskan pendidikan dasar sembilan tahun. Pemerintah juga tidak menutup mata atas kiprah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Bantuan berupa fasilitas dan subsisi dana serta bantuan tenaga guru PNS, merupakan bentuk nyata Muhammadiyah dapat menjalin harmonisasi dengan pemerintahan Presiden Soeharto.
Hubungan baik Muhammadiyyah terhadap pemerintahan atau kelompok manapun. Tidak menghalangi Muhammadiyah untuk bersikap kritis terhadapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan berdampak merugikan umat Islam. Sikap keras Muhammadiyyah tersebut, kadangkala menjadikan hubungan antara Pemerintah dan Muhammadiyyah menjadi renggang. Namun, ketika sikap Pemerintah yang memahami sikap Muhammadiyyah dan kebijakan yang "keliru" itu dicabut atau diperbaiki, maka Muhammadiyyah akan bekerjasama lagi dengan saling menghormati.
Sikap kritis Muhammadiyyah itu mencapai puncaknya, ketika Muhammadiyyah menyikapi kepemimpinan Presiden Soeharto yang semakin "over load". Muhammadiyyah mendesak terjadinya suksesi kepemimpinan dengan menghendaki Presiden Soeharto tidak mencalonkan diri lagi sebagai Presiden RI.
Tentu saja, sikap kritis itu sangat berdampak pada rotasi politik yang sedang berjalan menjadi sedikit terganggu. Politik nasional memanas. Ribuan elemen masyarakat dan ormas mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Tokoh central dari suksesi kepemimpinan yang terjadi 1998 itu adalah tokoh Muhammadiyyah Prof. Amin Rais ketua umum Muhammadiyyah saat itu.
kondisi nasional yang genting itu, Muhammadiyyah bersikap tegas, bahwa pergantian kepemimpinan nasional harus dalam koridor konstitusional. Akhirnya krisis kepemimpinan pun dapat teratasi atas kebijakan semua elemen bangsa yang memilih jalan damai yakni win-win solution. Presiden Soeharto, bersedia memilih mundur untuk mengakhiri situasi politik yang menuju chaos. Diakui atau tidak Muhammadiyyah telah ikut mendorong Indonesia menuju era baru yakni era Reformasi.
