Politik Transaksional

Sekretariat bersama (Sekber) parpol koalisi Pemerintahan SBY dicurigai sebagai upaya praktek politik transaksional yang mengedepankan praktik politik nepotisme antara Penguasa dan Pengusaha.
Kecurigaan publik ini bukan tanpa dasar. Diangkatnya Abu Rizal Bakri sebagai ketua harian Sekber merupakan indikasi terjadinya politik transaksional. SBY sepanjang kasus Century mencuat, membutuhkan power full dukungan politik dari mitra koalisinya. Sehingga pemakzulan yyang dilontarkan beberapa anggota DPR sulit untuk direalisasikan. Untuk itu SBY membutuhkan Partai Golkar sebagai mitra koalisinya yang memiliki posisi yang cukup signifikan di panggung perpolitikan di gedung DPR/MPR.
Partai Golkar dalam kasus Bank Century memang telah memainkan perannya dengan maksimal. tetapi niatannya bukan untuk menyelesaikan Kasus Century ini sebagaimana yang dikehendaki partai-partai yg berseberangan dengan SBY. Niatannya tidak lain adalah sebagai alat tawar politik sebagian lainnya untuk melindungi orang-orang G0lkar yang bermasalah. Bahkan mungkin pula sebagai alat untuk melindungi pribadi ketua umum Partai Golkar Abu RIzal Bakri yang menuai masalah lumpur Lapindo dan pengemplangan nilai Pajak yang belum dibayar oleh Grup Bakri.
Mantan Menkeu Sri Mulyani, secara tegas menyatakan bahwa Brup Bakri nyata-nyata telah melalaikan kewajibannya sebagai wajib Pajak. Ketegasan Menkeu jelas membuat hubungan Partai Golkar dan Pemerintahan SBY sedikit mengalami ketegangan. Dan SBY sebagai presiden tahu, seberapa kuatnya Partai Golkar di parlemen. Bila hubungan tidak harmonis ini tidak di akhiri, sangat mungkin Golkar keluar dari koalisi dan bergabung dengan partai-partai oposisi, tentunya agendanya adalah menurunkan SBY dari kursi Presiden. Terlebih media untuk mengarah pada pemakzuklan itu tersedia, yakni kasus Bail Out Bank Century.
Partai Golkar di parlemen secara terang-terangan berusaha menyudutkan Menkeu sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab dalam kasus Century. Hal ini dapat dibaca sebagai upaya Golkar melindungi kepentingan Abu Rizal Bakri. Aksi balas dendam terhadap Sri Mulyani, kini telah terjawab sudah. Sri Mulyani telah menyatakan mundur sebagai Menkeu.
Momentum inilah yang sangat ditunggu oleh SBY dan Abu Rizal Bakri. Karena dengan mundurnya Menkeu, maka jalinan koalisi antara Golkar dan Pemerintahan SBY dapat berjalan harmonis kembali.
Lantas, apakah kasus Bank Century ini akan dihentikan. Jelas, yang dikehendaki partai koalisi supaya kasus ini dapat dihentikan karena berbagai alasan. Nah, seberapa besar partai oposisi akan terus berjuang supaya kasus century ini dapat terungkap seterang-terangnya. Apakah mungkin Partai Golkar tetap konsisten dengan sikap awalnya terhadap kasus Century. Nampaknya sangat sulit diharapkan. Padahal, kasus Century tanpa Golkar memberi dukungan kepada oposisi, maka sulit oposisi memenangkannya. Inilah salah satu bahaya praktik politik transaksional. Yakni, terjadi transaksi yang saling menguntungkan dan menutupi kelemahan antara pengusaha dan penguasa. Lantas rakyat dengan berbagai kepentingan sosialnya akan terkalahkan. Dan rakyat tidak akan pernah mendapatkan keadilan dan kemakmuran jika Pemerintah dan pengusaha memainkan peran yang sangat dominan.
Maka jangan berharap rakyat Jawa Timur yang terkena dampak lumpur Lapindo mendapatkan keadilan. Karena penguasa tidak berpihak pada rakyat. Hukum pun tidak akan pernah berbuat adil kepada rakyat.

Apakah dengan kondisi seperti ini, kita akan tinggal diam?

Prihatin !

Penahanan Susno Duaji mantan Kabareskrib Mabes Polri, tidak begitu mengejutkan publik. Karena sejak awal, Susno seperti menjadi target Polri untuk di "Peti Es" kan. Mengingat susno terlalu berani menyanyi tentang berbagai kasus hukum yang ternyata menjadi lahan "bancaan"duit para pejabat teras Mabes Polri.
Mafia hukum dan mafia perpajakan menjalin persekongkolan untuk menggilas Susno. Dan saat ini, persekongkolan itu telah berhasil menjebloskan Susno dalam tahanan.
Sebagai masyarakat, turut prihatin atas kondisi ini. Seorang Jendral Aktif yg memiliki dedikasi untuk memberantas mafia hukum di lingkungan kerjanya. Malah menuai badai, menjadi musuh bersama institusinya sendiri. Ironis memang!
Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, telah menodai dirinya sendiri. Ini merupakan preseden buruk bagi iklim hukum di Indonesia. Jika Jendral Polisi memaparkan kasus malah menjadi tahanan. Lantas masyarakat apakah memiliki nyali untuk menyampaikan dugaan korupsi atau kejahatan lainnya.
Sulit rasanya mencari keadilan di negeri yg seperti ini. Bila hukum dan aparat penegaknnya terdiri dari orang2 yg justru menjadi makelar hukum.
Sudah dua tokoh yg menjadi tumbal bagi tegaknnya hukum di Indonesia. Antasari dan Susno. Siapa lagi yg akan menyusul sebagai tumbal?
Sebagai masyarakat berharap dan berdoa, semoga dua tokoh ini sebagai pemicu rakyat bangkit menuntut sebuah keadilan atas nama hukum.
Kasus Lapindo mari kita angkat sebagai pemicu untuk revolusi hukum di Indonesia. Kita tuntut Abu Rizal Bakri untuk di meja hijaukan dan hukum berdasarkan kenyataan yg terjadi di Lapindo, Abu Rizal bakri harus mendapatkan hukuman. Pajak yg dikempang oleh Abu Rizal harus di hadapkan pada ranah hukum. Bila terbukti tidak membayar pajak, seperti yg di informasikan Sri Mulyani Mantan Menkeu. Maka, negara atas hukum berhak menyita aset yg di miliki grup bakri.
Kasus century harus di selesaikan setuntas-tuntasnya. Sehingga kerugian negara 6,7 trilliun itu jelas. Siapapun yg ada kaitannya dengan kasus century harus di selesaikan secara hukum.
Bila beberapa kasus besar itu tidak memiliki ketetapan hukum. Atau hukum tidak berpihak pada rakyat. Maka, tidak mustahil, rakyat akan marah dan menuntut mereka itu di tuntut spy turun dari jabatan dengan cara2 rakyat itu sendiri.
Kita masyarakat cinta ketentraman tetapi lebih mencintai hukum bisa di tegakkan seadil-adilnya. Bukan hukum yg pat gulipat.

Komunitas koran kecil,
sebagai upaya menghidmatkan diri dalam dunia kejurnalistikan dan penulisan berita2 ringan yang terjadi di sekitar Semarang. Komunitas ini berusaha memberi kontribusi positif terhadap masyarakat. Mendorong masyarakat dalam pembangunan mental dan fisik sehingga terjadi sebuah kemajuan yg sangat fondamental.
Dalam bidang kebudayaan, komunitas ini berusaha untuk mempublikasikan serta memasyarakatkan kebudayaan yg tumbuh di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, sehingga kebudayaan lokal tersebut menjadi sebuah jati diri yg akan memberi sebuah kekuatan kultural masyarakat.
Kominitas Koran kecil ini, senantiasa berusaha bekerja sama dengan pemerintah, demi mensukseskan terwujudnya masyarakat yg makmur dan berkeadilan. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak manapun sesuai dengan asas kesetaraan dan kesamaan derajat.
Komunitas Koran Kecil, memberi peluang kepada masyarakat, terutama generasi muda yg berminat di bidang jurnalistik, fotografi dan sastra untuk bergabung dalam komunitas ini. dengan prinsip belajar berkarya dan maju bersama.