Politik Transaksional

Sekretariat bersama (Sekber) parpol koalisi Pemerintahan SBY dicurigai sebagai upaya praktek politik transaksional yang mengedepankan praktik politik nepotisme antara Penguasa dan Pengusaha.
Kecurigaan publik ini bukan tanpa dasar. Diangkatnya Abu Rizal Bakri sebagai ketua harian Sekber merupakan indikasi terjadinya politik transaksional. SBY sepanjang kasus Century mencuat, membutuhkan power full dukungan politik dari mitra koalisinya. Sehingga pemakzulan yyang dilontarkan beberapa anggota DPR sulit untuk direalisasikan. Untuk itu SBY membutuhkan Partai Golkar sebagai mitra koalisinya yang memiliki posisi yang cukup signifikan di panggung perpolitikan di gedung DPR/MPR.
Partai Golkar dalam kasus Bank Century memang telah memainkan perannya dengan maksimal. tetapi niatannya bukan untuk menyelesaikan Kasus Century ini sebagaimana yang dikehendaki partai-partai yg berseberangan dengan SBY. Niatannya tidak lain adalah sebagai alat tawar politik sebagian lainnya untuk melindungi orang-orang G0lkar yang bermasalah. Bahkan mungkin pula sebagai alat untuk melindungi pribadi ketua umum Partai Golkar Abu RIzal Bakri yang menuai masalah lumpur Lapindo dan pengemplangan nilai Pajak yang belum dibayar oleh Grup Bakri.
Mantan Menkeu Sri Mulyani, secara tegas menyatakan bahwa Brup Bakri nyata-nyata telah melalaikan kewajibannya sebagai wajib Pajak. Ketegasan Menkeu jelas membuat hubungan Partai Golkar dan Pemerintahan SBY sedikit mengalami ketegangan. Dan SBY sebagai presiden tahu, seberapa kuatnya Partai Golkar di parlemen. Bila hubungan tidak harmonis ini tidak di akhiri, sangat mungkin Golkar keluar dari koalisi dan bergabung dengan partai-partai oposisi, tentunya agendanya adalah menurunkan SBY dari kursi Presiden. Terlebih media untuk mengarah pada pemakzuklan itu tersedia, yakni kasus Bail Out Bank Century.
Partai Golkar di parlemen secara terang-terangan berusaha menyudutkan Menkeu sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab dalam kasus Century. Hal ini dapat dibaca sebagai upaya Golkar melindungi kepentingan Abu Rizal Bakri. Aksi balas dendam terhadap Sri Mulyani, kini telah terjawab sudah. Sri Mulyani telah menyatakan mundur sebagai Menkeu.
Momentum inilah yang sangat ditunggu oleh SBY dan Abu Rizal Bakri. Karena dengan mundurnya Menkeu, maka jalinan koalisi antara Golkar dan Pemerintahan SBY dapat berjalan harmonis kembali.
Lantas, apakah kasus Bank Century ini akan dihentikan. Jelas, yang dikehendaki partai koalisi supaya kasus ini dapat dihentikan karena berbagai alasan. Nah, seberapa besar partai oposisi akan terus berjuang supaya kasus century ini dapat terungkap seterang-terangnya. Apakah mungkin Partai Golkar tetap konsisten dengan sikap awalnya terhadap kasus Century. Nampaknya sangat sulit diharapkan. Padahal, kasus Century tanpa Golkar memberi dukungan kepada oposisi, maka sulit oposisi memenangkannya. Inilah salah satu bahaya praktik politik transaksional. Yakni, terjadi transaksi yang saling menguntungkan dan menutupi kelemahan antara pengusaha dan penguasa. Lantas rakyat dengan berbagai kepentingan sosialnya akan terkalahkan. Dan rakyat tidak akan pernah mendapatkan keadilan dan kemakmuran jika Pemerintah dan pengusaha memainkan peran yang sangat dominan.
Maka jangan berharap rakyat Jawa Timur yang terkena dampak lumpur Lapindo mendapatkan keadilan. Karena penguasa tidak berpihak pada rakyat. Hukum pun tidak akan pernah berbuat adil kepada rakyat.

Apakah dengan kondisi seperti ini, kita akan tinggal diam?